Terkait
Aksi Demo SBSI 1992
Duri Mandau
Tolak Kenaikan Harga BBM
Duri, Kompass Indonesia.
Memang tak habis pikir mau jadi apa nantinya bangsa
ini dan rakyat sudah semakin tertindas, terpuruk dan menjerit, terlebih rakyat
golongan miskin yang ekonomi lemah tidak dapat berbuat apa-apa, karena
Pemerintah tak ubahnya membuat scenario penjahat, apalagi pemerintahan
“SBY-BUDIONO” berbohong dan gagal mensejahterakan rakyat teriak orasi
organisasi SBSI 1992 didepan SPBU Jl. Hang Tuah Duri Kec. Mandau Kab Bengkakis
yang dikawal beberapa orang aparat Polsek.
Sesuai himbauan dan instruksi tertulis dari DPP SBSI
1992 Pusat Jakarta kepada seluruh jajaran organisasi di Republik ini, bahwa
tanggal (26/3) untuk melakukan aksi demo menentang dan menolak atas Kenaikan
Harga BBM ungkap “Hendra Sitepu” selaku Humas menuturkan kepada wartawan KI.
Menurut konsep tertulis dari Ketua & Wakil DPP SBSI 1992 Pusat Jakarta
“Sunarti & Wakil Yosafati Waruwu”, Sebab hak-hak konstitusi rakyat
semestinya diperjuangkan dan dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara
Negara.
Tetapi pemerintahan “SBYBUDIONO” justru semakin
menunjukkan kebijakannya pro pasar, pro neo liberalisme dan kapatalisme.
Kehendak pemerintahan “SBY-BUDIONO” menaikkan harga
BBM dalam APBN-P Tahun 2012 dengan alas an untuk menyelamatkan APBN serta untuk
kesejahteraan rakyat adalah kebohongan yang dibungkus dengan Bantuan Langsung
Sementara (BLSM) yang dahulu bernama Bantuan Langsung dan Tunai (BLT). Kalaulah
benar dengan kenaikan harga BBM serta BLT seperti yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya telah mensejahterakan rakyat, mengapa angka pengangguran dan angka
kemiskinan semakin meningkat ? dan mengapa anak putus sekolah semakin banyak ?
mengapa pula biaya pendidikan dan kesehatan mahal ? artinya harga BBM yang
menjadi alat tolak ukur pergerakan ekonomi yang selama ini mengikuti pasar Internasional
mahal dan tidak memberi mamfaat bagi kesejahteraan rakyat , akan tetapi
menguntungkan mafia minyak sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dan analis.
Nah, jelas sekali pemerintah telah membohongi rakyatnya sekaligus menghianati
UUD 1945.
Senada tutur Ketua SBSI 1992 Kab. Bengkalis “Henni Agustina”
via selular menjelaskan, masih rencana kenaikan harga BBM, harga sembako dan
lainnya sudah naik duluan, Pemerintah Dinas Pasar seharusnya mengadakan razia
kelapangan dan pasar. Bagi yang melakukan kenaikan seharusnya diproses karena warga
masyarakat sudah mulai menjerit atas duluan kenaikannya, padahal harga BBM
belum resmi naik. Nah, dimana kebijakan pemerintah menyikapi permasalahan ini, bahkan
solusi tidak ada mereka lakukan.
Selain itu perlu diketahui kinerja yang belum ada penyelesaian
ungkap “Henni Agustina” baru-baru ini SBSI 1992 terpaksa melakukan penyegelan
kantor Disnaker di Duri (21/3), karena tidak konsisten atau menepati janji yang
diungkapkan. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan ketika pertemuan dengan
Bupati Bengkalis yang dihadiri oleh Kapolres, DanDim, Polsek, Dan Ramil, Camat,
Kadisnaker baik dari pihak Perusahaan seperti PT. CPI, Apindo dan PT. AD dimana
saat itu sudah membuat surat Berita Acara.
Maka terkait surat edaran yang dilakukan oleh DPP
SBSI 1992 Pusat Jakarta pada aksi nasional tentang kinerja menyatakan dengan
tegas yaitu Menolak kenaikan harga BBM, Menuntut Pemerintah agar mengumumkan
secara terbuka tentang pengelolaan SDA minyak dan gas, Menuntut Pemerintah
menghapuskan sistim hubungan kerja outsourang, Menuntut Pemerintah menghapuskan
sistim upah minimum, Menuntut Pemerintah membubarkan sistim penyelesaian
perselisihan Industrial karena ternyata sulit, mahal dan lama, bukan mudah, murah
dan cepat, dan Menuntut Pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap tindakan
pemberangusan serikat buruh (Union Busting). Karena itu perlu perhatian Pemerintah
dan bukan menutup mata, sahut “Henny” menjelaskan.
Dilain pihak Ketua DPD LSM-ABRI Riau “Parluhutan Silalahi”
menuturkan dalam perbincangan menyikapi kenaikan harga BBM ada dua motivasi
yang perlu diketahui, Pemerintah sangat lemah dalam menyikapi permasalahan yang
ada pada rakyat dan Pemerintah tidak memahami selalu membohongi data angka kemiskinan
dan pengangguran yang mencapai 25 %.
Memang realita aksi demo yang dilakukan berbagai elemen
organisasi seperti SBSI 1992 dan Mahasiswa dimanamana, karena aksi pemula yang mereka
adakan tuntutan tidak menutup kemungkinan ledakan aksi rakyat miskin dan golongan
lemah nantinya, tidak ada artinya yang dilakukan oleh Pemerintah seperti BLT terhadap
rakyat miskin, karena itu bukan ada solusi yang terbaik melainkan pelecehan sebagai
anak bangsa dan mencoreng nama bangsa dimata dunia. Dan apapun alasannya,
Setiap pemimpin yang menjanjikan dan mengambil keputusannya tidak ada
sejarahnya mau menerima saran dan masukan, sebab tak ubahnya ledakan itu ibarat
bau kentut.
(Osama S’loho)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar